Lewat UU Ekonomi Kreatif, Pemerintah Dorong Game Lokal

Lewat UU Ekonomi Kreatif, Pemerintah Dorong Game Lokal

Lewat UU Ekonomi Kreatif, Pemerintah Dorong Game Lokal

Lewat UU Ekonomi Kreatif, Pemerintah Dorong Game Lokal

Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif telah ditandatangani Komisi X

Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR), untuk menjadi undang-undang (UU) pada kamis 26 September 2019.

Undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai payung hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif, termasuk untuk mendapatkan akses modal berbasis kekayaan intelektual.

Hari Santoso Sungkari, Deputi Bidang Infrastruktur BEKRAF, mengatakan bahwa RUU Ekonomi Kreatif dibuat untuk kepentingan dan memikirikan developer atau pembuat gamenya.

“Kami mendukung lebih banyak lagi developer lokal muncul. Walaupun game

dari luar negeri kami mengajak ke Indonesia melakukan post production di sini,”ujar Hari, di Jakarta (30/09/19).

Sementara itu, Hari menjelaskan bahwa peranan game dalam kontribusi pendapatan dunia mencapai USD1 miliar. Pada besaran tersebut, Indonesia berkontribusi sebanyak 0,016 persen. Market size game dunia diperkirakan akan mencapai USD234 miliar pada tahun 2025 mendatang.

Dan pemerintah menargetkan bahwa market size game Indonesia harus mencapai 0,1 persen

dari market size global pada tahun 2025 tersebut. Perhitungan dengan melibatkan nilai global karena umumnya game karya pengembang Indonesia juga dipasarkan secara global.

Sehingga RUU itu sangat diperkukan bagi pelaku industri kreatif, hal ini untuk meciptakan insentif-insentif, seperti pembuat film buat daerah mana dapat insentif tersebut karena bisa Badan layanan umum, (BLU), sehingga target 2025 bisa tercapai.

“Jadi mereka bikin insentifnya jadi orang lebih tertarik seperti negara pembuat film. buat game kan kayak buat film, dapet insentif pajak 30%. Nanti rujukannya ke situ. Jadi ke industrinya, dovelopernya, publishernya, tenaga kerja, animator,”kata dia lagi.

 

Sumber :

https://thesrirachacookbook.com/

2