KeabsahanTransaksi Elektronik

KeabsahanTransaksi Elektronik

KeabsahanTransaksi Elektronik

KeabsahanTransaksi Elektronik

KeabsahanTransaksi Elektronik

Berbicara masalah keabsahan suatutransaksi, orang selalu akan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 KitabUndang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjiandiperlukan 4 (empat) syarat, yakni:

1. Sepakat dari para pihak yangmengikatkan diri;

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;

3. Hal tertentu;

4. Sebab yang halal.

Dengan mendasarkan pada ketentuanPasal 1320 KUHPerdata sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yangdigunakan dalam transaksi, atau dengan kata lain Pasal 1320 KUHPerdata tidakmensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Olehkarena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik.Namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi unsur-unsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 tersebut.

Demikian pula asas kebebasanberkontrak yang dianut KUHPerdata, dimana para pihak dapat bebas menentukan danmembuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukandengan itikat baik (Pasal 1338). Jadi apapun bentuk dan mediadari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karenaperikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya.

Permasalahanakan timbul dari suatu transaksi bila salah satu pihak ingkar janji.Penyelesaian permasalahan yang terjadi tersebut, selalu berkaitan dengan apayang menjadi bukti dalam transaksi, lebih-lebih bila transaksi menggunakansarana elektronik. Hal ini karena penggunaan dokumen atau data elektroniksebagai akibat transaksi melalui media elektronik, belum secara khusus diatur dalamhukum acara yang berlaku, baik dalam Hukum Acara Perdata maupun dalam HukumAcara Pidana. Mengenai hukum materiilnya pada dasarnya sudah secara tegasdiatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang DokumenPerusahaan yang menyatakan bahwa “dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm ataumendia lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”.

Selanjutnyaapabila kita perhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 mengenai pengertiandokumen dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 jo. Pasal 1320 KUHPerdata, transaksi melaluimedia elektronik adalah sah menurut hukum.

Baca Juga :

2